uu pers. UU Pers diundangkan di Jakata pada tanggal 23 September 1999 oleh Menteri Sekretaris Negara saat itu, Muladi. uu pers

Peraturan pers di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Kebon Sirih No. “Pendataan perusahaan oleh Dewan Pers tidak bisa disamakan dengan pendaftaran dan keduanya sangatlah berbeda,” kata dia. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang: a. Dengan adanya UU a quo, pers dapat dengan bebas menjalankan tugas tanpa khawatir dibredel. 40/1999 tentang Pers. 32-34 Jakarta 10110 Telp. Sebabnya ialah karena pelanggaran etika pers tidak lazim. Jakarta, IDN Times - Ahli Hukum Pers Wina Armada mengatakan bahwa terdapat perbedaan peran di antara pers dan content creator di media sosial. Penyelesaian kasus pidana pers tidak bisa dipaksakan dengan UU Pers. Kode Etik Jurnalistik adalah himpunan etika profesi kewartawanan. 2. Pernyataan Dewan Pers tentang Pelarangan Liput Persidangan27 Juli 2015 | Administrator. Selain itu, sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), website/situs, media massa khususnya online. UU No. yaitu : Asas Demokrasi; Asas demokrasi sesuai dengan ciri-ciri ideologi demokrasi pada pers berarti bahwa dalam menjalankan tugasnya, pers harus menjunjung tinggi nilai demokrasi dan menjamin hak asasi manusia. 347/HM/KOMINFO/10/2023. Merujuk pada UU Pers, Pasal 12, yang dimaksud dengan “penanggung jawab” adalah penanggung jawab perusahaan pers yang meliputi bidang usaha dan bidang redaksi. UU Pers No 40 Tahun 1999 memberikan keseimbangan antara kemerdekaan Pers dan hak-hak masyarakat. Dalam Pasal 5 UU Pers terdapat etika perilaku pers yang harus dijalankan, yaitu: a. 40/1999 tentang Pers) SEKRETARIAT. Perbedaan tersebut tercantum pada Pasal 6 Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999. Padahal untuk dinyatakan sebagai tindak pidana lex specialis di luar KUHP, haruslah ada tindak pidana padanannya. Dewan Pers menegaskan bahwa program verifikasi perusahaan pers yang mereka lakukan sebagai amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, selain untuk mendata perusahaan pers sekaligus memastikan pelaksanaan komitmen mereka dalam menegakkan profesionalitas dan perlindungan terhadap wartawan, guna mewujudkan kemerdekaan pers. "Bahkan UU Pers telah menegaskan siapapun yang menghalang-halangi tugas pers, diancam pidana dua tahun penjara dan atau denda Rp 500 juta," ujar Wina yang waktu perkara UU Pers disidangkan di MK. Terdapat lima pasal dalam UU ITE yang dinilai LBH Pers berpotensi menghambat kebebasan pers di antaranya Pasal 26 ayat (3), Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3), Pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45A ayat (2), Pasal 36, dan Pasal 40 ayat. 21 (1982). Beberapa kalangan mengaku telah menerima draft perubahan UU Pers yang di dalamnya konon antara lain memuat pengaturan mengenai bredel. com - Dewan Pers menyayangkan disahkannya Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagai undang-undang oleh DPR RI pada Selasa (6/12/2022). 2. Jadi tidak perlu surat izin usaha penerbitan pers (SIUPP). 40 Tahun 1999 tentang Pers, SIUPP tidak berlaku lagi. di kawasan Asia, bahkan di dunia. Halaman ini telah diakses 416407 kali FILE-FILE PERATURAN. "Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," kata Ketua MK, Anwar Usman, saat membacakan amar putusan perkara Nomor 38/PUU. ”. Berita. Bidang. Sebagian anggota masyarakat menganggap bahwa UU Pers tidak cukup untuk memberikan sanksi jika pers melakukan pelanggaran. CEO JPNN Group Auri Jaya menilai regulasi terkait media sosial perlu segera dibentuk oleh pemerintah demi menjaga data pribadi masyarakat Indonesia serta menopang keberadaan perusahaan pers yang berintegritas. Pers sebagai Media Informasi. Berikut. Siaran Pers No. dengan demikian, pers yang tidak memberikan. Pers yang diberikan oleh Undang-Undang48. I. Di dalam dunia pers dikenal 2 (dua) istilah yakni: hak jawab dan hak koreksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (“UU Pers”). 32-34 Jakarta 10110 Telp. Pertama, ketentuan-ketentuan (rules) yang mengatur pers, yaitu UU No. Silakan sanksi diatur pada Pasal 18 ayat (3) UU Pers saja seperti sekarang ini. Landasan profesional Sebab, kehadirannya menandai kemerdekaan pers nasional setelah 32 tahun dalam pengendalian pemerintah. Wartawan memiliki dan menaati Kode Etik Jurnalistik (Pasal 7 UU Pers No 40/1999)," paparnya. Pasal 3 (1) Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. tentang Pers. Ada tiga berita yang diadukan berjudul “Lagi Bank Danamon Berulah, Bonar ‘Rampok’ Nasabah Puluhan Juta” (diunggah pada 13 Februari 2014 pukul 14:42); “Diancam Kepala Unit. LAMPIRAN II. AR), dan dalam Pernyataan Penilaian danRekomendasi (PPR) Dewan Pers Nomor 01/PPRDP/1/2012 tersebut , terdakwa tidak melakukan43perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, SIUPP tidak berlaku lagi. Undang-Undang Pers yang sudah ada yaitu Undang-Undang Nomor 11 tahun 1966 tentang ketentuan=ketentuan pokok pers, UU No. Jakarta, IDN Times - Salah satu amanat reformasi 1998, yaitu adanya Undang-Undang (UU) Pers Nomor 40 Tahun 1999, yang mengatur tentang kebebasan dan kerja pers di Indonesia. Kebebasan pers di Indonesia telah dijamin oleh undang-undang, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. 021-3521488, 3504877, 3504874-75 Faks. com - Presiden Joko Widodo menyatakan dukungannya terkait perbaikan regulasi pers Indonesia. Dewan Perwakilan Rakyat RI telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja sebagai Undang-Undang dalam Rapat Paripurna DPR RI di. Pada konferensi pers pada Jumat (29/09), Presiden Partai Buruh, Said Iqbal mengatakan putusan MK ini akan menentukan nasib para pekerja ke depan. Reformasi bergulir karena masyarakat menginginkan reformasi pada segala bidang, baik ekonomi, sosial, dan. 21 TAHUN UU PERS etelah 21 tahun usia Undang-Undang No 40 Tahun 1999 Tentang Pers tantangan dalam implementasin-ya semakin luas dan semakin beragam. "UU 40/1999 tentang Pers lemah karena dibuat buru-buru ingin bebas," Ketua Umum PWI, Margiono dalam pembukaan Konferensi Cabang (Konfercab). 40 Tahun 1999 tentang pers, menyebutkan bahwa pers adalah suatu lembaga sosial dan lembaga komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik yang meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta yang berupa data dan. Hak jawab dan Hak koreksi tersebut merupakan kewajiban koreksi para pelaku pers sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 angka 13 UU Pers. Sebelumnya, UU No. Pers Rilis BRS Provinsi Jawa Timur tanggal 2 Oktober 2023. Pada 18 Juli 2014 Dewan Pers mengeluarkan PPR Nomor 20/PPR-DP/VII/2014 yang memuat keputusan terkait pengaduan Bank Danamon terhadap berita kepriterkini. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran; Selain itu, sejumlah peraturan atau regulasi yang masuk hukum pers dikeluarkan Dewan Pers: Peraturan Dewan Pers No. UU PERS merupakan penegasan bahwa kemerdekaan pers adalah wujud kedaulatan rakyat dan penerapan demokrasi. Kami berkesimpulan bahwa media massa yang Anda maksud merupakan bagian dari pers sebagaimana yang dikenal dalam Undang-Undang No. Pada bagian menimbang, UU Pers menegaskan, pers nasional harus dapatmelaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya berdasarkan kemerdekaan pers yang profesional. 60, Th. 19 Tahun 2016. Setelah demonstrasi berlangsung, dilaporkan. Presiden Joko Widodo berfoto bersama jajaran Dewan Pers periode 2022-2025 di Istana Merdeka,. Sebagai penjabaran dari UU. Lantas Soeharto merevisinya menjadi UU 21/1982. Menurut pasal 6 UU Pers ini, ada enam peranan pers nasional, yakni sebagai berikut; a. (6) Dalam hal Dewan Pers menilai kasus yang diadukan bukan kasus pers,pasal 28 F UUD-45 telah mencakup perjuangan pers selama ini dalam arti luas, “freedom for”. Pendataan adalah stelsel pasif, artinya perusahaan pers berinisiatif mengajukan diri untuk diverifikasi oleh Dewan Pers. Artikel infografis tidak ada. Pertama, terkait kebebasan pers, reformasi 1998 tidak membawa angin perubahan dan perlindungan terhadap kerja-kerja pers di Indonesia. (Pasal 15 UU No. Jadi, ketentuan dalam UU Pokok Pers sangat bagus untuk melindungi dan mengawal hak-hak kebebasan pers yang diatur dalam KUHP sebagaimana dijamin konstitusi. Pelaksanaan UU Pers dan Standar Perusahaan Pers. U. Pemberitaan kontrol pers dapat dituduh sebagai pencemaran nama baik berdasar KUHP. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang : bahwa kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan. Undang-undang Pers disahkan di Jakarta pada 23 September 1999 oleh Presiden Indonesia Bacharuddin Jusuf Habibie dan Sekretaris Negara Muladi. Skor ini stagnan dalam empat tahun terakhir, dengan kisaran 70-78 persen atau cukup bebas. 21 th. Gedung Dewan Pers Lantai 7-8 Jl. Kemenparekraf Tutup Rangkaian. 40 Tahun 1999 tentang Pers pasal 5 ayat (1) mewajibkan pers untuk menghormati asas praduga tak bersalah dalam memberitakan peristiwa dan opini yang menyatakan, Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah. 20/09/2023,. "UU 40/1999 tentang Pers lemah karena dibuat buru-buru ingin bebas," Ketua Umum PWI, Margiono dalam pembukaan Konferensi Cabang (Konfercab). Menurut Pasal 56 ayat (1) UU 42/2008, Komisi Penyiaran Indonesia atau Dewan Pers melakukan pengawasan atas pemberitaan, penyiaran dan iklan Kampanye yang dilakukan oleh lembaga penyiaran atau media massa cetak. Untuk kasus terkait pers perlu melibatkan Dewan Pers. Pemerintahan Orde Baru ---melalui Undang-Undang No. Namun demikian, media massa online, dalam hal ini situs berita atau situs majalah berita, harus berbadan hukum agar menjadi media resmi atau media legal. (5) Apabila putusan Dewan Pers berisi rekomendasi pemuatan Hak Jawab tidak dilaksanakan oleh perusahaan pers, dapat berlaku ketentuan Pasal 18 ayat (2) UU Pers. 11 Tahun 1966 yang kemudian disempurnakan oleh UU no. Dalam UU pers no 40 tahun 1999, Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan meyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara. Sejumlah UU lain dapat membatasi kemerdekaan pers. Lebih lanjut, Ilham menyebutkan bahwa peraturan PWI aparatur sipil negara (ASN) tidak dapat diterima menjadi anggota, kecuali dari TVRI, RRI, dan Antara. 40 tahun 1999 tentang Pers (UU 40/1999) mengatur tentang ancaman pidana yaitu setiap orang yang melawan hukum dengan. Untuk menjawab pertanyaan Anda, kami akan merujuk pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (“UU Pers”) beserta peraturan pelaksananya. 11 Th 1966 tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Pers, UU No. No. Jangan lagi kita mundur ke masa lalu sehingga pemerintah bisa masuk mengendalikan pers,” paparnya. 021-3521488, 3504877, 3504874-75 Faks. 40 Tahun 1999 tentang pers, pengertia pers adalah lembaga social dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik, meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi, baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik ataupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik. Sejumlah pengamat media dan anggota Dewan Pers melihat sanksi KPI itu sebagai sebuah sensor, mengancam kemerdekaan pers, dan melanggar Pasal 4 (ayat 2) UU No. Hak jawab diatur dalam UU Pers Pasal 1 Ayat 12 dimana setiap orang memiliki hak untuk mengoreksi dan membetulkan kekeliruan informasi yang dimuat oleh pers, baik itu. mengacu pada pasal-pasal KUHP dan UU No. Permohonan uji materi Pasal Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dinyatakan tak dapat diterima karena pokok permohonan. Baschwitz, ciri-ciri pers ada lima, yaitu: Publisitas UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang: a. 021-3452030Dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional, di bentuk Dewan Pers yang independen (Pasal 15 UU No. Sampai sekarang belum ada jalan keluar yang dapat menuntaskan penyelesaian masalah atau penanganan perkara akibat pemberitaan pers. Undang-undang Kebebasan Pers di Indonesia. Kemerdekaan pers atau kebebasan pers diartikan dalam Pasal 2 UU 40/1999 yang dengan jelas menyebutkan: Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG P E R S DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang : a. Undang un- (1) Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. 32-34 Jakarta 10110 Telp. Tetapi jika wartawan secara pribadi menguggah tulisan pribadinya di media sosial atau internet, maka akan berlaku UU ITE termasuk Pasal 27 ayat (3). UU Pers sendiri tidak mencantumkan pasal yang terkait delik pers pencemaran nama baik maupun penghinaan. Kode Etik Jurnalistik adalah himpunan etika profesi kewartawanan. Ketiganya adalah Heintje Grontson Mandagie sebagai Pemohon I, Hans M Kawengian sebagai Pemohon II, dan Soegiharto Santoso, sebagai Pemohon III. com - Komisi II DPR dan pemerintah sepakat untuk membawa Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang perubahan atas Undang-Undang. Namun UU KIP mengatur aspek kebebasan informasi dan menjamin hak publik atas informasi, tetap berpotensi. Pada masa ini juga diciptakan lembaga Surat Izin Usaha Penerbitan Pers yang disebut-sebut sebagai usaha pelaksanaan kebebasan pers yang bertanggung jawab kepada. Undang-undang tentang Pokok-pokok Pers ini seolah memberi jaminan bahwa Pemerintah tidak melakukan penyengsoran dan pemberedelan. September 1999 dianggap banyak pihak sebagai . “Dalam UU Pers ditegaskan bahwa publik yang tak puas atas berita media, silakan menggunakan hak jawab. Pasal 15 (2)a UU Pers mengamanatkan fungsi Dewan Pers adalah melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain. Tidak seperti undang-undang pada umumnya, UU Pers tidak memiliki ketentuan peraturan pelaksana berupa peraturan pemerintah. Pada pembahasan sebelumnya terdapat hak pers yang diatur dalam UU No 40 tahun 1999 tentang pers (selanjutnya disebut UU Pers), dimana pada pasal 4 ayat (2) menentukan bahwa “Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran [12] ”. Pengesahan Perjanjian Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura Tentang Ekstradisi Buronan (treaty Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The Republic of Singapore For The Extradition of Fugitives) Dokumen :. Dalam teori pers libertarian dari Fred S. Masyarakat dapat menjadi sejuk ketika informasi yang. 021-3452030Dalam UU pers no 40 tahun 1999, Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan meyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan. Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan. Untuk mendukung pelaksanaan UU Pers, Dewan Pers menetapkan Kode Etik Jurnalistik (KEJ). Perlindungan Anak (18 th) dan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (18 th) dengan Undang-undang Tindak Pidana Perdagangan Orang (21 th), dan UU Administrasi Kependudukan ( 17th). ABSTRAK: CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 23 September 1999. KOMPAS. [1] Wartawan selain dibatasi oleh ketentuan hukum, seperti Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999, juga harus berpegang kepada kode etik jurnalistik. 000. 40 Tahun 1999)? Dalam pertimbangan Undang-undang No. RUU Cipta Lapangan Kerja, yang termasuk omnibus law, merevisi sejumlah pasal dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Pers merupakan sebuah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik yang meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, serta menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainya dengan. Kalau pers tidak mau memuat hak jawab tersebut, UU Pers mencantumkan ancaman denda Rp500 juta. 500. Pasal 7 UU Pers menegaskan wartawan memiliki dan menaati Kode Etik Jurnalistik. Dewan Pers bertujuan menjaga kemerdekaan dan kebebasan pers, penegak 11 Andi Setyawan, Fajar Muharam, Jaka Atmaja, dan Chepi Nurdiansyah, “Implementasi Penegakkan Uu Pers Terhadap Delik Pers Dan Kekerasan Jurnalis di Tahun 2020,” Jurnal Ilmu Komunikasi 8, no. 56/HM/KOMINFO/04/2023. Rakyat berhak pulamelaksanakan. Namun, akan berbeda ceritanya jika pemberitaan yang di publikasikan merupakan berita yang sebenarnya, akan tetapi ada beberapa pihak yang. Dalam Momen HPN 2021, LBH Jakarta mencatat beberapa hal yang berhubungan dengan Pembungkaman. Pembuatan Standar ini merupakan. Kalau pers tidak mau memuat hak jawab tersebut, UU Pers mencantumkan ancaman denda Rp500 juta. Aiman: UU Pers Harus Diutamakan dalam Laporan Dirdik KPK Soal Hak Imunitas, Ketua DPR Samakan UU MD3 dengan UU Pers Jika Disahkan, RKUHP Dikhawatirkan Bertabrakan dengan UU Pers Saat Ketua DPR Anggap Cara Kerja Pasal 245 UU MD3 Mirip dengan UU Pers Dewan Pers Persilakan Pihak yang Merasa Dirugikan. Permohonan Pengujuan Judicial Review UU Pers No. TEMPO. 2 September 2023 09:29. Dalam UU pers tersebut dijamin bahwa kemerdekaan pers sebagai hak asasi warga Negara (pasal 4). Sempat mencuat wacana soal sensor dan bredel hidup kembali. (2) Di samping fungsi-fungsi tersebut ayat (1), pers nasional dapat berfungsi sebagai lembaga. Menguji Konstitusionalitas Kasus Pemberitaan Pers. Pasal 1 angka 1. Begitu juga barometer yang harus dipakai dalam mengaji problem pers dalam pemberitaan harus mengacu kepada Kode Etik. UU Pers, kata Bambang, juga belum melindungi kepentingan ekonomi atau kesejahteraan awak media. Dewan Pers adalah sebuah lembaga independen di Indonesia yang berfungsi untuk mengembangkan dan melindungi kehidupan pers di Indonesia. KPI berpendapat paket berita. Berdasarkan Pasal 33 UU. Sebagai penjabaran dari UU. Undang-undang tersebut menjelaskan semua peraturan, panduan, pengertian, persetujuan, bentuk, dan segala hal tentang media massa. Dalam pasal 2 butir 1 dan 2 disebutkan bahwa: “ (1) Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. Jika pers memang melakukan kesalahan yang tidak diatur dalam UU Pers dan KEJ 2006, barulah pers dapat dikenakan denda melalui gugatan. 2. Dalam pengimplementasian hukum pers dalam pemberitaan di media massa, pelanggaran hukum yang terjadi memiliki konsekuensi sesuai perangkat hukum yang dilanggar. 00 WIB. Dan Presiden bukanlah. Gedung Dewan Pers Lantai 7-8 Jl. UU Pers disahkan pada 1999 ketika semangat reformasi masih mewarnai dinamika politik Indonesia untuk membentengi kebebasan pers. 40/1999 tentang Pers, pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya. 21 tahun 1982 jo UU No 11 tahun 1966 yang telah diubah dengan UU No 4 tahun 1967. SIARAN PERS. diganti dengan yang baru berdasarkan undang-undang ini. 40 tahun 1999 menyebutkan bahwa, Pers adalah lembaga sosial yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari informasi, memiliki, memperoleh,. 5. Untuk kasus terkait pers perlu melibatkan Dewan Pers. Isi UU Pers Berikut isi Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers (bukan dalam format asli): UNDANG-UNDANG TENTANG PERS BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-undang ini, yang dimaksud dengan : Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam Bila UU Pers digunakan, menurut Hinca, jika ada masyarakat yang merasa dirugikan atau dic ema rkan nama baiknya oleh pemberitaan pers, ia harus menggunakan hak jawabnya dan pers wajib melayani hak jawab itu. Dalam draf tersebut, UU Pers tidak menjadi konsiderans atau pertimbangan yang mendasari penetapan keputusan. 021-3521488, 3504877, 3504874-75 Faks. 021-3521488, 3504877, 3504874-75 Faks. Kemerdekaan pers sendiri adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berlandaskan prinsip-prinsip demokrasi,. Gedung Dewan Pers Lantai 7-8 Jl. Sedangkan peraturan media penyiaran yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. membuat suatuUU Pers pertama kali lahir pada awal era pemerintahan Soeharto. dengan yang baru berdasarkan undang-undang ini. Karena itu, upaya menghalangi kerja jurnalistik bisa saja dipidanakan. C. Sejumlah massa yang tergabung dari berbagai serikat buruh melakukan unjuk rasa di. Umar Sjaifuddin, M. Keduanya memiliki fungsi yang sama, yaitu kontrol sosial atas jaminan hak setiap orang. Abstrak. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kita sudah diberikan kebebasan, kita harus tetap bertanggung jawab atas apa yang sudah dilakukan. (021) 3504874-75, 77 Faks. 1999. Siaran Pers No. DOK MI.